Sistem Pemerintahan Rusia - Zachranti A. H.

Sistem pemerintahan: semi-presidensial

Bentuk negara: Federasi, dan Bentuk Pemerintahannya adalah Federal.

Badan eksekutif:

Kekuasaan Eksekutif dari Federasi Russia dilaksanakan oleh pemerintah Federasi Rusia. Pemerintah Federasi Rusia terdiri dari ketua pemerintah Federasi Rusia beserta deputi pertama premiers dan wakil Ketua Pertama Pemerintah Diangkat oleh Presiden atas persetujuan duma Negara. Presiden Federasi Rusia adalah kepala Negara sebagai pejamin konstitusi dan hak-hak warga Negara dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kedaulatan dan kemerdekaan Federasi Russia dan integritas Negara. Selain itu juga menjamin hubungan koordinasi dan hubungan antara badan-badan kekuasaan Negara, serta menentukan garis utama kebijakan domestic maupun luar negeri. Presiden dipilih selama empat tahun oleh warga Negara Federasi Russia atas dasar hak pilih universal. Seorang warga Negara Federasi Russia yang adalah 35 Tahun atau lebih tua dan yang telah tinggal secara permanen di Federasi Russia untuk setidaknya 10 tahun mungkin dipilih. Orang yang sama tidak dapat memegang jabatan presiden Federasi Russia untuk lebih dari dua periode.

Badan legislatif: parlementer - dipilih oleh presiden

Peran serta tugas badan Legislatif di Negara komunis seperti Uni-Soviet/Rusia sangat berlawanan dengan tugas badan legislatif di Negara-negara demokratis karena perbedaan ideologinya. Secara formal, badan legislatif Uni-Soviet atau kini Rusia adalah Soviet tertinggi sangat ditonjolkan peranannya sebagai organ kekuasaan Negara tertinggi

Badan yudikatif: 

Di negara komunis, peran seluruh lembaga kenegaraan diarahkan untuk kemajuan komunis, karenanya segala aktivitas serta alat kenegaraan termasuk penyelenggaraan hukum dan wewenang badan hukum merupakan prasarana untuk melancarkan perkembangan kearah komunis. Badan Yudikatif tidak dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Menurut H. Friedmann, dalam bukunya “Legal Theory“ HAM di Uni Soviet hanya dilindungi “sejauh tidak diselenggarakan secara bertentangan dengan tujuan hukum dan ekonomi”.

terdiri dari; mahkamah agung, mahkamah konstitusi, p. perdata, p. pidana, p. administratif