Negara Norwegia merupakan sistem pemerintahan monarki yang dikuasai oleh Harald V. Konstitusi Norwegia dan Perdana Menteri Jens Stoltenberg, yang di tanda tangani perakitan Eidsvoll pada tanggal 17 May 1814, merubah Norwegia dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.
Badan Eksekutif
Badan eksekutif dilakukan melalui suatu kabinet, Dewan Negara, dipimpin oleh seorang perdana menteri. Meski demikian, Dewan Negara ditunjuk oleh raja, harus disetujui oleh Storting (parlemen, atau legislatif). Storting dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Setelah pemilihan, ia membagi diri menjadi dua kamar. Seperempat dari anggotanya membentuk Lagting; sisanya membentuk Odelsting. Jika dua kamar ini tidak setuju pada undang-undang, dua pertiga mayoritas Storting diperlukan untuk pengesahan UU tersebut.
Badan Legislatif
Norwegia memiliki unikameral Parlemen, Storting ( "Dewan Besar"), dengan anggota dipilih berdasarkan suara untuk masa jabatan empat tahun (selama yang tidak dapat dilarutkan) oleh perwakilan proporsional di daerah pemilihan multi-anggota. Hak suara diberikan pada tahun seseorang ternyata 18.
Storting saat ini memiliki 169 anggota (meningkat dari 165, efektif dari pemilihan 12 September 2005). Para anggotanya dipilih dari 19 kabupaten untuk istilah 4 tahun menurut sistem perwakilan proporsional. Sampai 2009, Storting membagi diri menjadi dua ruang, yang Odelsting dan Lagting untuk tujuan tunggal suara pada undang-undang. Hukum yang diusulkan oleh pemerintah melalui Anggota Dewan Negara atau oleh anggota dari Odelsting dan diputuskan oleh Odelsting dan Lagting, dalam kasus perselisihan diulang oleh Storting bersama. Dalam prakteknya, Lagting jarang tidak setuju dan terutama hanya karet-dicap keputusan Odelsting ini. Pada bulan Februari 2007, Storting melewati amandemen konstitusi untuk mencabut divisi, yang menghapuskan Lagting untuk pemilu 2009, sehingga membentuk sebuah sistem sepenuhnya unikameral.
Badan Yudikatif
Sistem hukum Norwegia adalah campuran dari hukum adat, sistem hukum sipil, dan tradisi hukum umum. Pengadilan biasa termasuk Mahkamah Agung dengan 18 hakim permanen dan presiden, pengadilan banding (pengadilan tingkat kedua dalam banyak kasus), lapangan kota dan kabupaten (pengadilan tingkat pertama dalam banyak kasus), dan dewan konsiliasi (pengadilan tingkat pertama dalam kebanyakan kasus-kode sipil). Hakim melekat pengadilan biasa diangkat oleh Raja di dewan setelah nominasi oleh Departemen Kehakiman.
Pengadilan khusus Tinggi Realm (Riksrett) mendengar kasus impeachment terhadap anggota Pemerintah, DPR, atau Mahkamah Agung. Berikut amandemen konstitusi Norwegia pada bulan Februari 2007, kasus impeachment didengar oleh peringkat lima hakim agung tertinggi dan enam anggota awam di salah satu Mahkamah Agung ruang sidang Pengadilan Tinggi Realm telah umumnya kehilangan sebagian besar maknanya setelah 1884, dan lembaga ini telah pasif sejak 1927.
Janice Julianti 12A
Friday, November 18, 2016
Sistem pemerintahan German oleh Isabelle
A. Profil Negara Jerman
Nama Negara : Republik Federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland)
Ibukota negara : Berlin
Kepala Negara : Presiden (Bundespresident)
Kepala Pemerintahan : Kanselir (Bundeskanzler)
Tipe Pemerintahan : Republik Parlementer Federal
Proses Pembentukan : – Kekaisaran Romawi Suci 2 Februari 1962
– Unifikasi 18 Januari 1871
– Republik Federal 23 Mei 1949
Bahasa Mayoritas : Bahasa Jerman
Jerman adalah salah satu contoh negara maju di dunia yang terletak di kawasan Eropa Barat. Secara astronomis wilayah Jerman terletak diantara 47 oLU – 55o LU dan 6o BT – 15o BT, dengan luas wilayah kurang lebih 357.050 km2. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Utara : Denmark dan Laut Utara.
Selatan : Swiss dan Austria.
Barat : Belanda, Belgia dan Luxemburg.
Timur : Ceko dan Polandia
B. Fungsi Trias Politica di Jerman
Sistem politik di Republik Federal Jerman sudah berjalan dan berpegang teguh pada azas Trias Politica. Secara Umum Republik Federal Jerman (RFJ) terdiri atas 16 negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk Republik yang Demokratis dan Sosial menurut norma Grundgesetz.
Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal.
Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh negara Jerman terbagi dalam 3 lembaga pemerintahan yaitu :
a) Legislatif (legislature)
Merupakan badan utama dalam sistem pemerintahan parlementer Jerman. Republik federal Jerman menganut sistem parlemen bikameral, jadi di dalam pemerintahan terdapat dua bilik (chamber) yang terdiri dari Bundestag dan Bundesrat. Kedua kamar tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan inisiasi dalam proses pembuatan kebijakan.
b) Eksekutif
Presiden sebagai kepala negara. Kanselir yang memiliki kedudukan tertinggi memiliki hak untuk menentukan susunan kabinet ministerial dalam periode kepemimpinannya. Bundestag tidak memiliki wewenang untuk melakukan campur tangan terhadap pemilihan kabinet ministerial. Berdasarkan hukum dasar, Kanselir juga memiliki hak untuk menentukan jumlah susunan kabinet menteri dan menentukan tugas-tugas mereka secara spesifik.Tetapi masalah penunjukan formal dan pemberhentian hanya dapat dilakukan oleh presiden.
c) Yudikatif
Judicial review merupakan impilikasi dari status konstitusi sebagai hukum tertinggi.
kewenangan judicial review termasuk pengujian kontitusionalnya kepada suatu pengadilan konstitusional khusus atau tingkat pengadilan tertentu, bukan pada hakim yang ada di pengadilan biasa. Sehingga tidak semua hakim di semua tingkat pengadilan dapat melakukan pengujian konstitusionalitas atau yang biasa disebut sebagaicentralized system seperti yang diterapkan di negara Jerman.
Judicial review yang dilakukan meliputi pengujian hukum secara konkrit dan juga perundang-undangan secara umum. Dan untuk pengujian terhadap norma hukum abstrak dilakukan minimal selambat-lambatnya 30 hari setelah rancangan undang-undang diadopsi secara final oleh parlemen, namun belum diundangkan. Sedangkan pengujian konkrit baru dapat dilakukan setelah melalui mekanisme penyerahan ke badan peradilan umum sesuai perkara tersebut.
Di Jerman Mahkamah Konstitusi Federal menjatuhkan hukuman kepada partai yang bersikap tidak loyal dan dianggap membahayakan sistem demokratis.
C. Lembaga legislatif di Jerman (legislature)
Badan legislatif (legislature) merupakan badan utama dalam sistem pemerintahan parlementer Jerman. Republik federal Jerman menganut sistem parlemen bikameral, jadi di dalam pemerintahan terdapat dua bilik (chamber) yang terdiri dari Bundestag dan Bundesrat. Kedua kamar tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan inisiasi dalam proses pembuatan kebjakan.Negara Jerman dibatasi negara-negara sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Perancis. Jerman memiliki 16 negara bagian yang terdiri dari Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bradenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen Bawah, Rhein Utara-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Thüringen Tiga kota setingkat negara bagian (Stadtstaaten atau Stadtländer) terdiri dari, yaitu Berlin,Bremen, dan Hamburg. Negara bagian diperintah oleh seorang perdana menteri (Ministerpräsident) lingual dengan kabinetnya. Terdapat pula parlemen tingkat negara bagian. Setiap negara bagian mengirim wakil-wakil (anggota kabinet, tidak dipilih langsung) keBundesrat. Unit kesatuan komunitas terendah adalahGemeinde merupakan gabungan dari beberapa desa atau kota kecil. Beberapa Gemeinde akan membentuk satuan komunitas lebih besar yang disebut Kreis(distrik). Sejumlah Kreis membentuk negara bagian, tetapi di Bayern terdapat satuan komunitas ketiga yang dikenal sebagai Bezirk. Untuk melancarkan administrasinya, pemerintahan di banyak negara bagian membentuk Regierungsbezirk untuk membantu tata laksana administrasi. Di negara bagian kota (Stadtländer), pembagian wilayah hanya bersifat administratif, bukan perwakilan masyarakat.
a) Bundestag (DPR)
Bundestag adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Federal Jerman. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Pembubarannya (sebelum masa jabatan berakhir) hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi kewenangan Presiden Federal. Tugas Bundestag yang utama adalah menetapakan undang-undang, memilih Kanselir dan mengawasi pemerintah.
Bundestag merupakan kamar legislatif utama dalam parlemen Jerman. Jumlah deputi dalam Bundestag selalu mengalami perubahan berdasarkan rezim yang menguasai pemerintahan. Setidaknya Bundestag telah mengalami perubahan tahun 1990 terdapat 656 deputi, tahun 1994 sejumlah 672 deputi, dan yang terakhir yakni 622 kursi. Struktur organisasi terpenting dalam parlemen adalah kelompok parlemen (fraktionen). Proporsi partai dalam fraktionen ditentukan dengan keluasan representasi partai yang bersangkutan dalam komite legislatif, banyaknya kursi yang didapat dalam komite, dan representasi yang bersangkutan dalam lembaga eksekutif dari Bundestag.
Sidang pleno Bundestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Pekerjaan awal mempersiapaan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi yang biasanya bersifat tertutup. Disini aspirasi politik harus dipertemukan dengan pandangan para ahli dari bidangnya masing-masing.
Dari tahun 1949 sampai akhir periode legistalif 1990, 6700 rancangan undang-undang (RUU) diajukan kepada parlemen dan 4400 telah diputuskan. Kebanyakan RUU tersebut berasal dari pihak pemerintah, bagian lebih kecil dari parlemen sendiri maupun dari Bundesrat. RUU dibacakan dan dibahas tiga kali kepada komisi yang bersangkutan. Pada pembacaan ketiga diadakan pemungutan suara. Suatu undang-undang (kecuali perubahan terhadap konstitusi) diterima, apabila disetujui mayoritas dari jumlah suara yang diberikan. Untuk udang-undang yang menyangkut kewenangan negara bagian masih diperlukan persetujuan dariBundesrat.Dalam lingkup tugas komisi terletak juga titik berat pengawasan parlemen atas perilaku pemerintah. Tanpa pembidangan itu, penyelesaian begitu banyak masalah yang beraneka ragam tak mungkin tercapai. Bundestag menentukan komisi-komisi sesuai dengan pembagian bidang tugas yang berlaku pada pemerintah. Ini mencakup Komisi Luar Negeri, Komisi Sosial sampai Komisi Anggaran Belanja Negara, yang juga memainkan peranan penting, karena mewujudkan kewenangan parlemen atas pendapatan dan belanja negara. Kepada Komisi Petisi setiap warga dapat mengajukan permohonan maupun keluhannya.
Anggota-anggota Bundestag Jerman dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas, sama dan rahasia. Mereka masing-masing adalah wakil seluruh rakyat, tidak terikat pada penugasan dan perintah siapapun dan hanya bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri. Jadi mereka memiliki mendat bebas. Sesuai keanggotaan partai, mereka bergabung dalam fraksi-fraksi atau kelompok. Hati nurani dan solidaritas politis pada partai sendiri kadang-kdang dapat bertabrakan. Namun, walaupun seorang anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang mandatnya di Bundestag. Di sinilah tampak dengan sangat jelas ketidaktergantungan anggota-anggota parlemen.
Berdasarkan jumlah anggota fraksi dan kelompok ditentukan pula jumlah wakilnya dalam komisi-komisi. Ketua Bundestag biasanya dipilih dari fraksi terbesar sesuai kebiasaan undang-undang dasar Jerman sejak dahulu.
Ketidaktergantungan para anggota parlemen secara keuangan dijamin melalui pemberian honorarium yang tingginya sesuai dengan arti penting kedudukan seorang wakil rakyat. Siapa yang sedikitnya delapan tahun menjadi anggota parlemen berhak mendapatkan pensiun setelah mencapai batas usia yang ditentukan.
b) Bundesrat (Dewan utusan negara bagian)
Lembaga legislatif yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian yang jumlahnya didasarkan pada banyaknya penduduk negara bagian yang bersangkutan.
Di Bundesrat, kepentingan negara bagian sering kali didahulukan dari kepentingan partai. Akibatnya, pemungutan suara dapat membawa hasil yang tidak sesuai dengan pembagian kursi di parlemen. Ini menunjukkan sistem federasi yang hidup. Pemerintah pusat tak selalu dapat yakin, bahwa seitap negara bagian yang pemerintahannya didominasi oleh partai sendiri, akan juga selalu mendukung kebijakan Pemerintah Federal. Setiap negara bagian mendahulukan kepentingan khususnya di Bundesrat dan akan bersekutu dengan negara bagian lain yang bertujuan sama, tanpa peduli partai apa yang berkuasa di sana. Ini membuat situasi mayoritas yang berganti-ganti. Kompromi harus selalu ditemukan, apabila partai-partai yang membentuk pemerintah federal tidak memiliki mayoritas di Bundesrat.Bundesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. Berbeda dengan sistem senat di federasi lain seperti di Amerika Serikat atau Swis, Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut. Sesuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai tiga, empat, lima atau enam suara. Dalam pemungutan suara, setiap negara bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. Lebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat. Artinya, undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa direstui oleh Bundesrat terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau kewenangan administrasi mereka. Bagaimanapun juga, perubahan terhadap UUD memerlukan persetujuan Bundesrat dengan mayoritas dua pertiga dalam hal perundangan lain, Bundesrat mempunyai hak keberatan saja, yang dapat dibatalkan oleh keputusan Bundestag. Bila kedua dewan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Komisi Perantara, yang anggotanya berasal baik dari Bundestag maupun dari Bundesrat, akan bersidang.
Ketua Bundesrat dipilih secara bergilir dari antara negara bagian yang terwakili di dalamnya untuk masa jabatan setahun. Ketua Bundesrat mewakili Presiden Federal, bila yang terakhir berhalangan.[4]
c) Bundesversammlung (Badan Permusyawaratan)
Bundesversammlung yang dibentuk pada tahun 1951 berlokasi di kota Karlsruhe bertugas untuk mengawasi agar semua ketentuan peraturan di dalam UUD dipenuhi, Hanya Bundesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya terhadap kebebasan-demokrasi UUD dilarang atau tidak. Bundesversammlung (Majelis Federal) bertugas memilih Presiden Federal
Nama Negara : Republik Federal Jerman (Bundesrepublik Deutschland)
Ibukota negara : Berlin
Kepala Negara : Presiden (Bundespresident)
Kepala Pemerintahan : Kanselir (Bundeskanzler)
Tipe Pemerintahan : Republik Parlementer Federal
Proses Pembentukan : – Kekaisaran Romawi Suci 2 Februari 1962
– Unifikasi 18 Januari 1871
– Republik Federal 23 Mei 1949
Bahasa Mayoritas : Bahasa Jerman
Jerman adalah salah satu contoh negara maju di dunia yang terletak di kawasan Eropa Barat. Secara astronomis wilayah Jerman terletak diantara 47 oLU – 55o LU dan 6o BT – 15o BT, dengan luas wilayah kurang lebih 357.050 km2. Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:
Utara : Denmark dan Laut Utara.
Selatan : Swiss dan Austria.
Barat : Belanda, Belgia dan Luxemburg.
Timur : Ceko dan Polandia
B. Fungsi Trias Politica di Jerman
Sistem politik di Republik Federal Jerman sudah berjalan dan berpegang teguh pada azas Trias Politica. Secara Umum Republik Federal Jerman (RFJ) terdiri atas 16 negara bagian. Setiap negara bagian mempunyai Undang-Undang Dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk Republik yang Demokratis dan Sosial menurut norma Grundgesetz.
Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-hari dipegang oleh seorang kanselir, yang berperan seperti perdana menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Posisi kanselir diraih secara otomatis oleh kandidat utama partai pemenang pemilihan umum federal.
Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh negara Jerman terbagi dalam 3 lembaga pemerintahan yaitu :
a) Legislatif (legislature)
Merupakan badan utama dalam sistem pemerintahan parlementer Jerman. Republik federal Jerman menganut sistem parlemen bikameral, jadi di dalam pemerintahan terdapat dua bilik (chamber) yang terdiri dari Bundestag dan Bundesrat. Kedua kamar tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan inisiasi dalam proses pembuatan kebijakan.
b) Eksekutif
Presiden sebagai kepala negara. Kanselir yang memiliki kedudukan tertinggi memiliki hak untuk menentukan susunan kabinet ministerial dalam periode kepemimpinannya. Bundestag tidak memiliki wewenang untuk melakukan campur tangan terhadap pemilihan kabinet ministerial. Berdasarkan hukum dasar, Kanselir juga memiliki hak untuk menentukan jumlah susunan kabinet menteri dan menentukan tugas-tugas mereka secara spesifik.Tetapi masalah penunjukan formal dan pemberhentian hanya dapat dilakukan oleh presiden.
c) Yudikatif
Judicial review merupakan impilikasi dari status konstitusi sebagai hukum tertinggi.
kewenangan judicial review termasuk pengujian kontitusionalnya kepada suatu pengadilan konstitusional khusus atau tingkat pengadilan tertentu, bukan pada hakim yang ada di pengadilan biasa. Sehingga tidak semua hakim di semua tingkat pengadilan dapat melakukan pengujian konstitusionalitas atau yang biasa disebut sebagaicentralized system seperti yang diterapkan di negara Jerman.
Judicial review yang dilakukan meliputi pengujian hukum secara konkrit dan juga perundang-undangan secara umum. Dan untuk pengujian terhadap norma hukum abstrak dilakukan minimal selambat-lambatnya 30 hari setelah rancangan undang-undang diadopsi secara final oleh parlemen, namun belum diundangkan. Sedangkan pengujian konkrit baru dapat dilakukan setelah melalui mekanisme penyerahan ke badan peradilan umum sesuai perkara tersebut.
Di Jerman Mahkamah Konstitusi Federal menjatuhkan hukuman kepada partai yang bersikap tidak loyal dan dianggap membahayakan sistem demokratis.
C. Lembaga legislatif di Jerman (legislature)
Badan legislatif (legislature) merupakan badan utama dalam sistem pemerintahan parlementer Jerman. Republik federal Jerman menganut sistem parlemen bikameral, jadi di dalam pemerintahan terdapat dua bilik (chamber) yang terdiri dari Bundestag dan Bundesrat. Kedua kamar tersebut memiliki kewenangan untuk melakukan inisiasi dalam proses pembuatan kebjakan.Negara Jerman dibatasi negara-negara sebagai berikut sebelah barat berbatasan dengan Belanda, Belgia, Luxemburg, dan Perancis. Jerman memiliki 16 negara bagian yang terdiri dari Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Bradenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen Bawah, Rhein Utara-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, dan Thüringen Tiga kota setingkat negara bagian (Stadtstaaten atau Stadtländer) terdiri dari, yaitu Berlin,Bremen, dan Hamburg. Negara bagian diperintah oleh seorang perdana menteri (Ministerpräsident) lingual dengan kabinetnya. Terdapat pula parlemen tingkat negara bagian. Setiap negara bagian mengirim wakil-wakil (anggota kabinet, tidak dipilih langsung) keBundesrat. Unit kesatuan komunitas terendah adalahGemeinde merupakan gabungan dari beberapa desa atau kota kecil. Beberapa Gemeinde akan membentuk satuan komunitas lebih besar yang disebut Kreis(distrik). Sejumlah Kreis membentuk negara bagian, tetapi di Bayern terdapat satuan komunitas ketiga yang dikenal sebagai Bezirk. Untuk melancarkan administrasinya, pemerintahan di banyak negara bagian membentuk Regierungsbezirk untuk membantu tata laksana administrasi. Di negara bagian kota (Stadtländer), pembagian wilayah hanya bersifat administratif, bukan perwakilan masyarakat.
a) Bundestag (DPR)
Bundestag adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Federal Jerman. Parlemen ini dipilih oleh rakyat setiap empat tahun. Pembubarannya (sebelum masa jabatan berakhir) hanya dapat dilakukan dalam situasi khusus dan menjadi kewenangan Presiden Federal. Tugas Bundestag yang utama adalah menetapakan undang-undang, memilih Kanselir dan mengawasi pemerintah.
Bundestag merupakan kamar legislatif utama dalam parlemen Jerman. Jumlah deputi dalam Bundestag selalu mengalami perubahan berdasarkan rezim yang menguasai pemerintahan. Setidaknya Bundestag telah mengalami perubahan tahun 1990 terdapat 656 deputi, tahun 1994 sejumlah 672 deputi, dan yang terakhir yakni 622 kursi. Struktur organisasi terpenting dalam parlemen adalah kelompok parlemen (fraktionen). Proporsi partai dalam fraktionen ditentukan dengan keluasan representasi partai yang bersangkutan dalam komite legislatif, banyaknya kursi yang didapat dalam komite, dan representasi yang bersangkutan dalam lembaga eksekutif dari Bundestag.
Sidang pleno Bundestag adalah forum perdebatan besar di parlemen, terutama dalam diskusi mengenai masalah penting politik dalam negeri dan luar negeri. Pekerjaan awal mempersiapaan perundangan dilaksanakan dalam rapat-rapat komisi yang biasanya bersifat tertutup. Disini aspirasi politik harus dipertemukan dengan pandangan para ahli dari bidangnya masing-masing.
Dari tahun 1949 sampai akhir periode legistalif 1990, 6700 rancangan undang-undang (RUU) diajukan kepada parlemen dan 4400 telah diputuskan. Kebanyakan RUU tersebut berasal dari pihak pemerintah, bagian lebih kecil dari parlemen sendiri maupun dari Bundesrat. RUU dibacakan dan dibahas tiga kali kepada komisi yang bersangkutan. Pada pembacaan ketiga diadakan pemungutan suara. Suatu undang-undang (kecuali perubahan terhadap konstitusi) diterima, apabila disetujui mayoritas dari jumlah suara yang diberikan. Untuk udang-undang yang menyangkut kewenangan negara bagian masih diperlukan persetujuan dariBundesrat.Dalam lingkup tugas komisi terletak juga titik berat pengawasan parlemen atas perilaku pemerintah. Tanpa pembidangan itu, penyelesaian begitu banyak masalah yang beraneka ragam tak mungkin tercapai. Bundestag menentukan komisi-komisi sesuai dengan pembagian bidang tugas yang berlaku pada pemerintah. Ini mencakup Komisi Luar Negeri, Komisi Sosial sampai Komisi Anggaran Belanja Negara, yang juga memainkan peranan penting, karena mewujudkan kewenangan parlemen atas pendapatan dan belanja negara. Kepada Komisi Petisi setiap warga dapat mengajukan permohonan maupun keluhannya.
Anggota-anggota Bundestag Jerman dipilih dalam pemilihan yang umum, langsung, bebas, sama dan rahasia. Mereka masing-masing adalah wakil seluruh rakyat, tidak terikat pada penugasan dan perintah siapapun dan hanya bertanggung jawab pada hati nuraninya sendiri. Jadi mereka memiliki mendat bebas. Sesuai keanggotaan partai, mereka bergabung dalam fraksi-fraksi atau kelompok. Hati nurani dan solidaritas politis pada partai sendiri kadang-kdang dapat bertabrakan. Namun, walaupun seorang anggota parlemen keluar dari partainya, ia masih tetap memegang mandatnya di Bundestag. Di sinilah tampak dengan sangat jelas ketidaktergantungan anggota-anggota parlemen.
Berdasarkan jumlah anggota fraksi dan kelompok ditentukan pula jumlah wakilnya dalam komisi-komisi. Ketua Bundestag biasanya dipilih dari fraksi terbesar sesuai kebiasaan undang-undang dasar Jerman sejak dahulu.
Ketidaktergantungan para anggota parlemen secara keuangan dijamin melalui pemberian honorarium yang tingginya sesuai dengan arti penting kedudukan seorang wakil rakyat. Siapa yang sedikitnya delapan tahun menjadi anggota parlemen berhak mendapatkan pensiun setelah mencapai batas usia yang ditentukan.
b) Bundesrat (Dewan utusan negara bagian)
Lembaga legislatif yang terdiri dari perwakilan dari negara bagian yang jumlahnya didasarkan pada banyaknya penduduk negara bagian yang bersangkutan.
Di Bundesrat, kepentingan negara bagian sering kali didahulukan dari kepentingan partai. Akibatnya, pemungutan suara dapat membawa hasil yang tidak sesuai dengan pembagian kursi di parlemen. Ini menunjukkan sistem federasi yang hidup. Pemerintah pusat tak selalu dapat yakin, bahwa seitap negara bagian yang pemerintahannya didominasi oleh partai sendiri, akan juga selalu mendukung kebijakan Pemerintah Federal. Setiap negara bagian mendahulukan kepentingan khususnya di Bundesrat dan akan bersekutu dengan negara bagian lain yang bertujuan sama, tanpa peduli partai apa yang berkuasa di sana. Ini membuat situasi mayoritas yang berganti-ganti. Kompromi harus selalu ditemukan, apabila partai-partai yang membentuk pemerintah federal tidak memiliki mayoritas di Bundesrat.Bundesrat turut serta dalam pembuatan undang-undang dan administrasi negara federal. Berbeda dengan sistem senat di federasi lain seperti di Amerika Serikat atau Swis, Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat tidak terdiri dari wakil rakyat yang dipilih. Anggota Bundesrat adalah pejabat pemerintah negara bagian atau orang yang diberi kuasa oleh pemerintah tersebut. Sesuai dengan jumlah penduduknya, setiap negara bagian mempunyai tiga, empat, lima atau enam suara. Dalam pemungutan suara, setiap negara bagian hanya dapat memberikan suaranya sebagai kesatuan. Lebih dari setengah undang-undang yang dibuat memerlukan persetujuan Bundesrat. Artinya, undang-undang tersebut tak dapat diputuskan tanpa direstui oleh Bundesrat terutama adalah undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian, misalnya dengan keuangan atau kewenangan administrasi mereka. Bagaimanapun juga, perubahan terhadap UUD memerlukan persetujuan Bundesrat dengan mayoritas dua pertiga dalam hal perundangan lain, Bundesrat mempunyai hak keberatan saja, yang dapat dibatalkan oleh keputusan Bundestag. Bila kedua dewan tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan, maka Komisi Perantara, yang anggotanya berasal baik dari Bundestag maupun dari Bundesrat, akan bersidang.
Ketua Bundesrat dipilih secara bergilir dari antara negara bagian yang terwakili di dalamnya untuk masa jabatan setahun. Ketua Bundesrat mewakili Presiden Federal, bila yang terakhir berhalangan.[4]
c) Bundesversammlung (Badan Permusyawaratan)
Bundesversammlung yang dibentuk pada tahun 1951 berlokasi di kota Karlsruhe bertugas untuk mengawasi agar semua ketentuan peraturan di dalam UUD dipenuhi, Hanya Bundesversammlung yang dapat memutuskan apakah suatu partai yang berbahaya terhadap kebebasan-demokrasi UUD dilarang atau tidak. Bundesversammlung (Majelis Federal) bertugas memilih Presiden Federal
Thursday, November 17, 2016
Sistem Pemerintahan Uruguay
Sistem Pemerintahan Uruguay
Uruguay adalah negara Demokrasi Republik. wapres dipilih secara bersamaan dengan presiden dengan suara terbanyak untuk masa 5 tahun.
Badan legislatifnya menganut sistim bikameral (senator dan majelis rendah). Para anggotanya dipilih dengan suara terbanya untuk masa 5 tahun. Uruguay memiliki MPR.
Sistim Yudikatif Uruguay juga memiliki tingkatan dan Mahkama Agung adalah badan peradilan yang paling tinggi.
By: Farrel Hakim Indraputra 12A
Sumber:
http://mencaritugassekolah.blogspot.co.id/2015/01/sistem-pemerintahan-berbagai-negara-di.html
Sistem Pemerintahan Republik Irak
Republik Irak adalah sebuah negara yang terletak di Asia Barat Daya, berbatasan dengan Kuwait dan Arab Saudi. Beribukota Baghdad, Irak memiliki mata uang Dinar, dan berbentuk negara Federasi dengan jenis kekuasaan Republik.
Irak memiliki sistem pemerintahan Parlementer, dimana eksekutif (Presiden dan Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada legislatif (Parlemen). Parlemen disana merupakan Bikameral atau sistem dua kamar, dimana parlemen terdiri dari 2 kamar, yaitu Council of Representatives dan Federation Council. Pada saat ini, Presiden Irak adalah Fuad Masum dan Perdana Menterinya adalah Haider al-Abadi.
Daffa Ananda S. 12A
Irak memiliki sistem pemerintahan Parlementer, dimana eksekutif (Presiden dan Perdana Menteri) bertanggung jawab kepada legislatif (Parlemen). Parlemen disana merupakan Bikameral atau sistem dua kamar, dimana parlemen terdiri dari 2 kamar, yaitu Council of Representatives dan Federation Council. Pada saat ini, Presiden Irak adalah Fuad Masum dan Perdana Menterinya adalah Haider al-Abadi.
Daffa Ananda S. 12A
Ringkasan Sistem Pemerintahan Zimbabwe
Sistem presidensial, atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.
Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus meiliki tiga unsur, yaitu:
- Presiden yang dipilih rakyat
- Presiden secara bersama menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya
ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- Presiden harus dilarang memiliki kewenangan legislatif oleh UUD dan konstitusi
Latar Belakang
+ Zimbabwe adalah salah satu negara terkemuka di benua afrika. Dahulu, Zimbabwe dikenal sebagai
Rhodesia Selatan. Nama ini kemudian berubah menjadi Rhodesia diikuti oleh Zimbabwe Rhodesia.
Sekarang, negara ini dikenal sebagai Republik Zimbabwe. Negara Arab dan Portugal adalah beberapa
mitra dagang Zimbabwe sejak zaman dahulu. Zimbabwe dieksplorasi oleh penjelajah David Livingstone.
Dahulu, Zimbabwe termasuk dalam koloni kerajaan Inggris dengan nama Rhodesia Selatan yang dikelola
oleh British South Africa Company. Negara ini memperoleh kemerdekaan pada tanggal 18 April 1980
dengan Robert Mugabe sebagai presiden pertama. Itualah kenapa zimbabwe berbentuk negara kesatuan.
+ Awalnya, Zimbabwe memiliki pemerintahan semi-presidensial. Pada tahun 1987, Mugabe merevisi
konstitusi sehingga menghapuskan pos perdana menteri dan membuat sistem pemerintahan berubah
menjadi presidensial.
Dalam keberjalanannya, timbul berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah akibat kecurigaan terjadi kecurangan dalam pemilu.
Itulah mengapa sekarang republik zimbabwe menggunakan sistem pemerintahan presidensial.
Dharmatirta P
12A
Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus meiliki tiga unsur, yaitu:
- Presiden yang dipilih rakyat
- Presiden secara bersama menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya
ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
- Presiden harus dilarang memiliki kewenangan legislatif oleh UUD dan konstitusi
Latar Belakang
+ Zimbabwe adalah salah satu negara terkemuka di benua afrika. Dahulu, Zimbabwe dikenal sebagai
Rhodesia Selatan. Nama ini kemudian berubah menjadi Rhodesia diikuti oleh Zimbabwe Rhodesia.
Sekarang, negara ini dikenal sebagai Republik Zimbabwe. Negara Arab dan Portugal adalah beberapa
mitra dagang Zimbabwe sejak zaman dahulu. Zimbabwe dieksplorasi oleh penjelajah David Livingstone.
Dahulu, Zimbabwe termasuk dalam koloni kerajaan Inggris dengan nama Rhodesia Selatan yang dikelola
oleh British South Africa Company. Negara ini memperoleh kemerdekaan pada tanggal 18 April 1980
dengan Robert Mugabe sebagai presiden pertama. Itualah kenapa zimbabwe berbentuk negara kesatuan.
+ Awalnya, Zimbabwe memiliki pemerintahan semi-presidensial. Pada tahun 1987, Mugabe merevisi
konstitusi sehingga menghapuskan pos perdana menteri dan membuat sistem pemerintahan berubah
menjadi presidensial.
Dalam keberjalanannya, timbul berbagai pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintah akibat kecurigaan terjadi kecurangan dalam pemilu.
Itulah mengapa sekarang republik zimbabwe menggunakan sistem pemerintahan presidensial.
Dharmatirta P
12A
Sistem Pemerintahan Belanda
Belanda merupakan negara kecil dengan 12 provinsi yang terletak di barat laut eropa, di pantai laut utara.Belanda berbatasan dengan Laut Utara di utara, dan barat, Belgia di selatan, dan Jerman di timur, dan berbagi perbatasan bahari dengan Belgia, Jerman, dan Britania Raya.
Belanda berdasarkan konstitusi sejak tahun 1814 adalah sebuah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.
Ratu atau Raja merupakan Kepala Negara yang melambangkan persatuan Belanda. Ratu atau Raja terikat pada konstitusi dan fungsinya lebih banyak bersifat seremonial, namun juga memiliki beberapa kewenangan yang merupakan kelanjutan dari tradisi the House of Orange.
Sistem Pemerintahan Kerajaan Belanda adalah parlementer.Dalam ketatanegaraan Belanda, secara resmi Raja/Ratu merupakan pengikat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Kekuasaan Legislatif
Untuk negara ini Belanda menganut sistem bicameral, karena kekuasan ini diberikan untuk 2 badan yaitu Tweede Kamer dan Erste Kamer. Kekuasaan undang – undang diberikan kepada anggota Tweede Kamer, Tweede Kamer akan memberikan hak inisiatifnya kepada Raja atau Ratu untuk merancang undang – undang. Lalu setelah dibuat, undang – undang tersebut akan dibutuhkan persetujuan dari Erste Kamer. Erste Kamer hanya memiliki hak menerima atau menolak rancangan UUD yang diajukan oleh Raja atau Ratu.
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan ini dipegang penuh oleh bidang eksekutif dan berada di pemerintahan negara Belanda yang dipegang oleh Raja atau Ratu dan tidak dapat diganggu gugat. Kabinet ini berkuasa atas pemerintahan yang terdiri dari para menteri dengan dipimpin oleh seorang perdana menteri dengan tanggung jawab masing – masing. Menteri memiliki masa tanggung jawab selama 4 tahun. Raja atau Ratu memiliki hak sebagai penasehat dari ketua parlemen. Perdana mentri akan diangkat oleh raja atau ratu, dan setelah dipilih raja atau ratu akan merekomendasikan para calon menteri.
Kekuasaan Yudikatif
Untuk kekuasan ini di pegang oleh badan pengadilan yang bertingkat. Anggota kekuasaan yudikatif diangkat oleh raja atau ratu. Ada 4 tingkat pengadilan di negara Belanda dengan tugas yang berbeda – beda.
Muhammad Shafiriorizqa Dewintra 12A
Belanda berdasarkan konstitusi sejak tahun 1814 adalah sebuah negara kesatuan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahan kesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia.
Ratu atau Raja merupakan Kepala Negara yang melambangkan persatuan Belanda. Ratu atau Raja terikat pada konstitusi dan fungsinya lebih banyak bersifat seremonial, namun juga memiliki beberapa kewenangan yang merupakan kelanjutan dari tradisi the House of Orange.
Sistem Pemerintahan Kerajaan Belanda adalah parlementer.Dalam ketatanegaraan Belanda, secara resmi Raja/Ratu merupakan pengikat antara tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
Kekuasaan Legislatif
Untuk negara ini Belanda menganut sistem bicameral, karena kekuasan ini diberikan untuk 2 badan yaitu Tweede Kamer dan Erste Kamer. Kekuasaan undang – undang diberikan kepada anggota Tweede Kamer, Tweede Kamer akan memberikan hak inisiatifnya kepada Raja atau Ratu untuk merancang undang – undang. Lalu setelah dibuat, undang – undang tersebut akan dibutuhkan persetujuan dari Erste Kamer. Erste Kamer hanya memiliki hak menerima atau menolak rancangan UUD yang diajukan oleh Raja atau Ratu.
Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan ini dipegang penuh oleh bidang eksekutif dan berada di pemerintahan negara Belanda yang dipegang oleh Raja atau Ratu dan tidak dapat diganggu gugat. Kabinet ini berkuasa atas pemerintahan yang terdiri dari para menteri dengan dipimpin oleh seorang perdana menteri dengan tanggung jawab masing – masing. Menteri memiliki masa tanggung jawab selama 4 tahun. Raja atau Ratu memiliki hak sebagai penasehat dari ketua parlemen. Perdana mentri akan diangkat oleh raja atau ratu, dan setelah dipilih raja atau ratu akan merekomendasikan para calon menteri.
Kekuasaan Yudikatif
Untuk kekuasan ini di pegang oleh badan pengadilan yang bertingkat. Anggota kekuasaan yudikatif diangkat oleh raja atau ratu. Ada 4 tingkat pengadilan di negara Belanda dengan tugas yang berbeda – beda.
Muhammad Shafiriorizqa Dewintra 12A
Sistem Pemerintahan Negara Jerman
Sistem Pemerintahan Negara Jerman
Jerman
adalah negara di Eropa Barat yang menganut sitem pemerintahan Republik
parlementer federal. Jerman dipimpin oleh kanselir yang berperan seperti
perdana menteri secara konstitusional
tapi karena Jerman menganut sistem parlementer maka negaranya dipimpin oleh
presiden yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Jerman, secara administrasi
merupakan negara federasi. Jerman mempunyai 16 negara bagian.
a. Legislatif
Legislatif adalah bagian yang utama daram sistem pemerintahan
Jerman. Dari segi legislative pemerintahan Jerman terdiri dari Bundesrag dan
Bundesrat. Bundesrag dimana anggota-anggotanya dipilih. Selain itu terdapat
pula Bundesrat dimana anggotanya adalah perwakilan pemerintahan negara-negara
bagian. Keduanya memiliki hak untuk membuat inisiasi dalam proses pembuatan
kebijakan.
b. Eksekutif
Dalam sistem pemerintahan Jerman, Kanselir mempunyai
kedudukan tertinggi dan mempunyai wewenang untuk menentukan susunan kabinet
ministerial yang tidak dimiliki oleh Bundestag. Selain itu, Kanselir juga
mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah susunan serta tugas-tugasnya. Negara
Jerman dipimpin oleh presiden.
c. Yudikatif
Judicial review merupakan implikasi dari status konstitusi
sebagai hukum tertinggi yang mempunyai wewenang untuk menguji konstitusionalnya
yang juga disebut centralized system terhadap suatu pengadilan konstitusional
khusus. Hal ini berarti tidak semua hakim di semua tingkat pengadilan dapat
melakukan hal tersebut. Judicial review yang dilakukan adalah pengujian hokum secara
konkrit dan perundang-undangan secara hukum.
Source:
Siti Sarah
Sistem Pemerintahan Finlandia
Finlandia merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Negara ini memiliki bentuk republik parlementer. Sistem semi-presidensial dengan parlemen adalah sistem pemerintahan yang digunakan oleh Finlandia. Presiden Finlandia bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinetnya, Valtioneuvosto atau Statsrådet, yang beranggotakan perdana menteri dan menteri untuk berbagai departemen. Pemerintah pusat Finlandia terletak di ibukotanya, Helsinki. Pemerintah lokal terletak di 317 munisipalitas dan daerah otonomi berpusat di Kepulauan Åland
Kekuasaan legislatif dimiliki oleh parlemen unikameral atau Eduskunta. Pemilihan Eduskunta diadakan setiap empat tahun sekali. Parlemen memiliki hak - hak khusus yaitu untuk menyetujui keputusan penting, seperti menyatakan perang dan mengubah Konstitusi Finlandia mengalahkan hak veto presiden. Legislasi bisa diusulkan oleh kabinet ataupun dari anggota Eduskunta.
Sementara itu, kekuasaan yudikatif dipegang oleh tiga tingkat, yaitu, pengadilan lokal, enam pengadilan banding regional, dan Mahkamah Agung. Pengadilan lokal dipimpin oleh tiga panel dan seorang pimpinan yang memiliki pengalaman pelatihan hukum. Hakim profesional memiliki tanggung jawab dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan di tingkat banding. Mahkamah Agung memiliki anggota yang terdiri dari 22 orang hakim yang diangkat dan dilantik oleh presiden. Masa jabatan lembaga - lembaga yudikatif berlangsung seumur hidup.
(Hana Nur Adzania/ 12 A)
Sumber: wikipedia
Sistem Pemerintahan Prancis
Oleh Owen Kumala 12A
Prancis adalah negara yang terletak di Eropa Barat dan bagian bagian dunia lainnya. Prancis merupakan negara republik kesatuan yang menganut sistem semi-presidensial, dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Dalam sistemnya dapat dikatakan Presiden (eksekutif) memiliki kedudukan yang kuat karena memilih perdana menterinya. Parlemen pun dapat menjatuhkan perdana menteri tapi tidak bisa menjatuhkan presiden.
Parlemen prancis adalah bagian dari legislatif pemerintahan prancis. Parlemen ini bersifat legislatif bikameral dan terdiri atas Majelis Nasional dan Senat. Senat memiliki perkataan yang terbatas dan keputusan terakhir biasa ada di tangan Majelis Nasional. Majelis Nasional juga dapat membubarkan kabinet dan biasa dipilih dari pemerintah
Eksekutif Perancis sendiri dikenal memiliki kekuasaan yang lebih, terutama Presidennya, di mana Presiden memiliki masa jabatan 5 tahun, dipilih oleh rakyat, dan merupakan komandan tertinggi pasukan bersenjata. Sedangkan Perdana Mentri dipilih oleh Majelis Nasional. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk membubarkan Majelis Nasional dan memilih ulang legislatif, sedangkan Perdana Mentri memiliki status tertinggi dalam partai mayoritas.
Untuk sistem yudikatif, Perancis terbagi menjadi dua, pengadilan Administratif dan pengadilan umum. Pengadilan Administratif mengawasi jalannya peradilan antara lembaga-lembaga publik dan masalah pemerintahan sedangkan pengadilan umum menangani kasus kasus warga sipil Perancis. Pengadilan umum ini dibagi lagi menjadi pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil menangani kasus perseorangan atau perseorangan dengan perusahaan sedangkan pengadilan kasus keiminalitas mengadili pelanggaran pelanggaran sampai pembunuhan.
Oleh Owen Kumala 12A
Prancis adalah negara yang terletak di Eropa Barat dan bagian bagian dunia lainnya. Prancis merupakan negara republik kesatuan yang menganut sistem semi-presidensial, dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Dalam sistemnya dapat dikatakan Presiden (eksekutif) memiliki kedudukan yang kuat karena memilih perdana menterinya. Parlemen pun dapat menjatuhkan perdana menteri tapi tidak bisa menjatuhkan presiden.
Parlemen prancis adalah bagian dari legislatif pemerintahan prancis. Parlemen ini bersifat legislatif bikameral dan terdiri atas Majelis Nasional dan Senat. Senat memiliki perkataan yang terbatas dan keputusan terakhir biasa ada di tangan Majelis Nasional. Majelis Nasional juga dapat membubarkan kabinet dan biasa dipilih dari pemerintah
Eksekutif Perancis sendiri dikenal memiliki kekuasaan yang lebih, terutama Presidennya, di mana Presiden memiliki masa jabatan 5 tahun, dipilih oleh rakyat, dan merupakan komandan tertinggi pasukan bersenjata. Sedangkan Perdana Mentri dipilih oleh Majelis Nasional. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk membubarkan Majelis Nasional dan memilih ulang legislatif, sedangkan Perdana Mentri memiliki status tertinggi dalam partai mayoritas.
Untuk sistem yudikatif, Perancis terbagi menjadi dua, pengadilan Administratif dan pengadilan umum. Pengadilan Administratif mengawasi jalannya peradilan antara lembaga-lembaga publik dan masalah pemerintahan sedangkan pengadilan umum menangani kasus kasus warga sipil Perancis. Pengadilan umum ini dibagi lagi menjadi pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil menangani kasus perseorangan atau perseorangan dengan perusahaan sedangkan pengadilan kasus keiminalitas mengadili pelanggaran pelanggaran sampai pembunuhan.
Sistem Pemerintahan Kerajaan Brunei Darussalam
Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut. Monarki absolut merupakan bentuk monarki yang berprinsip seorang raja mempunyai kuasa penuh untuk memerintah negaranya. Rakyat tidak diberi kekuasaan sedikitpun.Kepala negara merupakan seorang sultan, sekarang adalah Sultan Hassanal Bolkiah. Keluarganya berkuasa sejak abad-15.Dari segi legislatif, Brunei tidak mempunyai dewan legislatif. Hanya ada parlemen yang sejauhnya hanya dapat menasehati sultan.
Sistem politik Brunei mempunyai konsep MIB, Melayu Islam Beraja. Konsep MIB mempertinggikan budaya Melayu, agama Islam, dan politik monarki sebagai dasar sistem politik mereka.
Josephine Janto
Tuesday, November 15, 2016
Sistem Pemerintahan Thailand
Sistem Pemerintahan Thailand
Thailand adalah Negara kesatuan yang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Pada tahun 1974, Thailand menetapkan sistem pemerintahan parlementer.
Legislatif:
Badan legislatif di Thailand dipegang oleh “sidang nasional” yang bersifat bicameral (senat dan badan perwakilan). Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik langsung oleh raja dari pemimpin partai anggota-anggota parlemen. Parlemen dipilih langsung melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun saja.
Eksekutif:
Badan eksekutif di sistem pemerintahan Thailand adalah raja. Raja memiliki sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi dan merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang persatuan bangsa dan kesatuan identitas nasional. Raja memilih langsung perdana menterinya. Dewan menteri harus mendapat dukungan dari parlemen. Raja yag memerintah saat ini sangat dihormati dan dianggap sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah krisis politik.
Yudikatif:
Badan Tudikatif atau badan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah anggota hakim-hakim yang langsung diangkat oleh raja. Mahkamah tersebut adalah mahkamah tertinggi dalam perkara perdata dan perdana.
Sumber:
Buku PSP: staff.uny.ac.id
http://www.docs-engine.com/pdf/1/sistem-pemerintahan-thailand.html#
https://id/scribd.com/mobile/doc/67743929/Sistem-Pemerintahan-Thailand
Justika Tanu Kurnia, 12 A
Thailand adalah Negara kesatuan yang memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional. Pada tahun 1974, Thailand menetapkan sistem pemerintahan parlementer.
Legislatif:
Badan legislatif di Thailand dipegang oleh “sidang nasional” yang bersifat bicameral (senat dan badan perwakilan). Kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang dilantik langsung oleh raja dari pemimpin partai anggota-anggota parlemen. Parlemen dipilih langsung melalui pemilihan umum untuk masa jabatan empat tahun saja.
Eksekutif:
Badan eksekutif di sistem pemerintahan Thailand adalah raja. Raja memiliki sedikit kekuasaan langsung di bawah konstitusi dan merupakan pelindung Buddhisme Thailand dan lambang persatuan bangsa dan kesatuan identitas nasional. Raja memilih langsung perdana menterinya. Dewan menteri harus mendapat dukungan dari parlemen. Raja yag memerintah saat ini sangat dihormati dan dianggap sebagai pemimpin untuk menyelesaikan masalah krisis politik.
Yudikatif:
Badan Tudikatif atau badan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah anggota hakim-hakim yang langsung diangkat oleh raja. Mahkamah tersebut adalah mahkamah tertinggi dalam perkara perdata dan perdana.
Sumber:
Buku PSP: staff.uny.ac.id
http://www.docs-engine.com/pdf/1/sistem-pemerintahan-thailand.html#
https://id/scribd.com/mobile/doc/67743929/Sistem-Pemerintahan-Thailand
Justika Tanu Kurnia, 12 A
Sistem Pemerintah Islandia - Irsyad Iranto
Jenis Kekuasaan: Republik
Bentuk Negara: Kesatuan
Sistem Pemerintahan Islandia: Parlementer
Kepala Negara: Presiden/Raja
Kepala Pemerintah: Perdana Menteri
Posisi Eksekutif: Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen
Badan Eksekutif: Perdana Menteri
Badan Legislatif: Parlemen
Badan Yudikatif: Mahkamah Agung serta peradilan bawahan oleh konstitusi Islandia
Bentuk Negara: Kesatuan
Sistem Pemerintahan Islandia: Parlementer
Kepala Negara: Presiden/Raja
Kepala Pemerintah: Perdana Menteri
Posisi Eksekutif: Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen
Badan Eksekutif: Perdana Menteri
Badan Legislatif: Parlemen
Badan Yudikatif: Mahkamah Agung serta peradilan bawahan oleh konstitusi Islandia
Sistem Pemerintahan Suriah
Sistem Pemerintahan Suriah
Suriah adalah negara dengan sistem pemerintahan republik. Pada tahun 2012 Suriah secara efektif mengubah sistem pemerintahannya menjadi republik semi-presidensial. Presiden adalah kepala negara dan perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Badan Legislatif nya adalah Dewan Masyarakat, yang bertanggung jawab atas mengesahkan undang-undang, menyetujui alokasi pemerintah serta memperdebatkan kebijakan. Cabang Eksekutif nya terdiri dari seorang presiden, dua wakil presiden, perdana menteri dan dewan menteri.
Presiden memiliki hak untuk memilih menteri, sementara presiden nya dipilih oleh rakyat secara langsung menurut Konstitusi 2012.
Legislatif Suriah adalah Majelis Rakyat Unikameral, dengan dua per tiga dari kursi secara otomatis dialokasikan untuk koalisi yang berkuasa.
Yudikatif Suriah adalah Mahkamah Agung Konstitusi, Dewan Pengadilan Tinggi, Pengadilan Kasasi dan Keamanan Pengadilan Negeri, dengan Hukum Islam sebagai sumber utama dan sistem pengadilan yang memiliki unsur Ottoman, Perancis, dan Hukum-Hukum Islam.
Syria
• Nama resmi: Syrian Arab Republic ----
• Ibukota: Damaskus ----
• Luas wilayah (km2): 185.180 ----
• Jenis kekuasaan: Republik ----
• Bentuk negara: Kesatuan (sentralis) ----
• Sistem pemerintahan: Presidensil ----
• Parlemen: Unikameral (People's Council) ----
• Luas wilayah (km2): 185.180 ----
• Jenis kekuasaan: Republik ----
• Bentuk negara: Kesatuan (sentralis) ----
• Sistem pemerintahan: Presidensil ----
• Parlemen: Unikameral (People's Council) ----
Source:
syriasyam.blogspot.com/2013/11/politik-dan-pemerintahan.html
http://loekmanal-hakim.blogspot.co.id/2012/11/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan.html
Muhammad Alif Salim ID125 1170003271
Sistem Pemerintahan Korea Selatan oleh Santusita Oxaliantz
Korea Selatan adalah negara republik. Seperti pada negara-negara demokrasi lainnya, Korea Selatan membagi pemerintahannya dalam tiga bagian:eksekutif, yudikatif dan legislatif.
Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteriyang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Saat ini presiden korea selatan adalah Park Geun-Hye dan perdana menterinya yang bernama Hwang Kyo-Ahn.
Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Pemilihan umum legislatif terbaru diadakan pada tanggal 13 April 2016. Daerah pemilihan anggota tunggal terdiri dari 253 kursi majelis, sedangkan sisanya 47 dialokasikan untuk perwakilan proporsional. Anggota Majelis Nasional memiliki masa jabatan selama empat tahun.
Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.
Lembaga eksekutif dipegang oleh presiden yang dipilih berdasarkan hasil pemilu untuk masa jabatan 5 tahun dan dibantu oleh Perdana Menteriyang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan Majelis Nasional. Presiden bertindak sebagai kepala negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.
Saat ini presiden korea selatan adalah Park Geun-Hye dan perdana menterinya yang bernama Hwang Kyo-Ahn.
Lembaga legislatif dipegang oleh dewan perwakilan yang menjabat selama 4 tahun. Pelaksanaan sidang paripurna diadakan setiap setahun sekali atau berdasarkan permintaan presiden. Sidang ini terbuka untuk umum namun dapat berlangsung tertutup. Pemilihan umum legislatif terbaru diadakan pada tanggal 13 April 2016. Daerah pemilihan anggota tunggal terdiri dari 253 kursi majelis, sedangkan sisanya 47 dialokasikan untuk perwakilan proporsional. Anggota Majelis Nasional memiliki masa jabatan selama empat tahun.
Pengadilan konstitusional menjadi lembaga tertinggi pemegang kekuasaan yudikatif yang terdiri atas 9 hakim yang direkomendasikan oleh presiden dan dewan perwakilan. Hakim akan menjabat selama enam tahun dan usianya tidak boleh melebihi 65 tahun pada saat terpilih.
Lithuania
Sistem Pemerintahan Lithuania
Lithuania adalah sebuah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik-parlementer yang terletak di Eropa Timur. Lithuania terdiri dari 10 apskritis (county).
Sistem pemerintahannya terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, yang sekarang jabatannya diduduki oleh Dalia Grybauskaitè, dan perdana menteri, yang dijabat oleh Algirdas Butkevičius. Lembaga legislatif terdiri dari para Seimas, dan lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi.
Kencana Mulan 12A
Lithuania adalah sebuah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik-parlementer yang terletak di Eropa Timur. Lithuania terdiri dari 10 apskritis (county).
Sistem pemerintahannya terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden, yang sekarang jabatannya diduduki oleh Dalia Grybauskaitè, dan perdana menteri, yang dijabat oleh Algirdas Butkevičius. Lembaga legislatif terdiri dari para Seimas, dan lembaga yudikatif terdiri dari Mahkamah Konstitusi.
Kencana Mulan 12A
SISTEM PEMERINTAHAN SINGAPORE
Sistem pemerintahan Singapura menggunakan sistem parlementer demokrasi dan menggunakan multi partai. Kepala negara merupakan presiden dan pemerintahan dijalankan oleh perdana mentri. Negara ini bebas korupsi karena pemerintahan menjalankan setiap kegaiatan dengan efektif.
• Eksekutif : menggunakan cara kolektif untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan
• Legislatif : dipegang penuh oleh presiden dan menggunakan sistem step by step yang memberikan hasil maksimal dan tidak ada perseteruan satu sama lain.
• Yudikatif : mahkamah agung diberi beberapa opsi yang nantinya memberikan suatu solusi ketika ada masalah
• Konstitusi : hukum tertinggi dan tidak dapat dirubah
Amanda Putri Anindya
12A
• Eksekutif : menggunakan cara kolektif untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan
• Legislatif : dipegang penuh oleh presiden dan menggunakan sistem step by step yang memberikan hasil maksimal dan tidak ada perseteruan satu sama lain.
• Yudikatif : mahkamah agung diberi beberapa opsi yang nantinya memberikan suatu solusi ketika ada masalah
• Konstitusi : hukum tertinggi dan tidak dapat dirubah
Amanda Putri Anindya
12A
Sistem Pemerintahan Turkey
Negara Turki kini menjadi Republik Turki, dimana sebelumnya
Turki merupakan kesultanan besar di Dinasti Utsmany. Dan juga, Turki adalah sebuah
negara yang berbentuk kesatuan, yang dimana pemerintahan pusat Turki memiliki
kekuasaan yang cukup besar terhadap negaranya. Turki juga mengembangkan tradisi
sekularisme yang kuat.
Turki menganut sitem pemerintahan Parlementer, dimana
Presiden selaku kepala negara dan Perdana Mentri selaku kepala pemerintahan. Bagi
Presiden yang telah terpilih, mereka kemudian dapat mengangkat Perdana Menteri.
Perdana Mentreri menyusung Dewan Menteri, dengan susunan yang telah disetujui
oleh Presiden. Presiden tidak memiliki hak dalam pemecatan Menteri tanpa
proposal yang telah disetujui Perdana Menteri. Perdana Menteri adalah Menteri
yang menjalankan pemerintahan sehari-hari Turki. Perdana Menteri dan Dewan
Menteri hanya bertanggung jawab terhadap Parlemen, bukan kepada Presiden.
Masa jabatan Presiden Turki adalah lima tahun. Presiden
Turki memiliki kewenangan dan hak untuk mengembalikan semua jenis undang-undang
– kecuali UU Anggaran – kepada Parlemen untuk kembali dipertimbangkan. Jika
Parlemen tetap menekankan keputusan mereka, sedangkan Presiden Turki tetap tidak
menyutujuinya, Mahkamah Konstitusi dapat ikut campur dalam menangani permasalahan
tersebut. Dan juga, jika terdapat kebuntuan politik, Presiden juga memiliki hak
agar Pemilu diulang kembali. Presiden
Turki juga dapat sharing kuasa eksekutif dengan Perdana Menteri.
(Source: rizatulamalia.wordpress.com,
id.m.wikipedia.org)
Biyan Alya Safira 12A
Sistem Pemerintahan Negara India oleh Graciela
India merupakan negara republik. Pernah mengalami penjajahan Inggris
selama lebih dari 300 tahun. Pada tanggal 15 Agustus 1947 India
mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris, tetapi baru tanggal 26 Januari
1950 resmi menjadi negara republik berdaulat penuh. Perdana Menteri
India yang pertama adalah Jawaharlal Nehru, kakek Rajiv Gandhi.
Hingga
kini India menjadi anggota persemakmuran Inggris. Ketika dimerdekakan
pada tahun 1947, India yang penduduknya sebagian besar beragama Hindu
berpisah dengan Pakistan yang penduduknya sebagian besar beragama Islam. India terdiri dari 27 negara bagian. Meski merupakan negara mantan
jajahan Inggris, India tidak sepenuhnya mengadopsi sistem pemerintahan
Inggris.
 |
| Jawaharlal Nehru |
Sistem pemerintahannya merupakan sistem pemerintahan parlementer, dengan Presiden sebagai Kepala Negara/simbol negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Perdana Menteri diangkat oleh parlemen sedangkan Presiden diangkat melalui Pemilu.
Pembentukan sistem politik dan pemerintahan India tentunya memperoleh inspirasi dari Amerika Serikat yang menganut politik liberal dan praktek-praktek konstitusi Inggris yang dulunya sebagai penjajah India. Konstitusi India menetapkan India sebagai Uni Negara Bagian dan beberapa wilayah administrasi federal. India merupakan negara dengan sistem pemerintahan republik parlementer dan menganut demokrasi parlementer dua kamar dengan sistem politik multipartai.
 |
| Buku Konstitusi India |
Kekuasaan eksekutif pemerintahan pusat dijalankan oleh sebuah kabinet yang terdiri dari menteri-menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Dalam setiap negara bagian terdapat seorang gubernur yang ditunjuk oleh Presiden, badan legislatif dan badan pengadilan sendiri. Sedangkan pemerintahan uni atau federal dikepalai oleh Presiden dan wakilnya yang dipilih oleh dewan pemilih yang terdiri atas para anggota badan legislatif pusat atau negara bagian. Kekuasaan badan eksekutif terbatas, diatur oleh UU dan dipilih serta diawasi oleh badan legislatif.
Pada cabang legislatif atau parlemen dipimpin oleh badan legislatif India yang tertinggi yaitu Sansad yang terdiri dari majelis rendah (Lok Sabha) dan Majelis tinggi (Rajya Sabha). Lok Sabha dipilih dengan anggota 545 orang dengan anggota mayoritas perwakilan dari setiap wilayah negara bagian di India. Anggota Lok Sabha adalah wakil langsung dari rakyat India, secara langsung dipilih oleh penduduk India yang boleh memilih dengan usia minimum 21 tahun melalui pemilu. Dalam sistem parlementer ini, hanya majelis rendah yang berhak mengangkat kepala pemerintahan atau perdana menteri, dan dapat pula menurunkan mereka melalui mosi tidak percaya. Beberapa nama umum yang digunakan majelis rendah meliputi:
• Chamber of Deputies
• Chamber of Representatives
• House of Assembly
• House of Commons/ Dewan Bersama
• House of Representatives
• Legislative Assembly/ Dewan Perwakilan Rakyat
• National Assembly/ Majelis Nasional
Di samping majelis rendah, ada pula majelis tinggi yaitu Rajya Sabha yang beranggotakan 250 orang, 12 anggota di antaranya dipilih langsung oleh Presiden yang dipercayakan sebagai ahli dalam bidang tertentu seperti seni, ilmu pengetahuan, sastra dan pelayanan nasional. Anggota Rajya Sabha dikenal sebagai anggota yang dinominasikan baik oleh Presiden atau partai politik, sedangkan sisanya dipilih oleh legislatif negara bagian dan teritorial. Ketentuan jabatan Rajya Sabha adalah selama enam tahun dengan satu sepertiga dari anggota pensiun setiap dua tahun. Kekuatan Rajya Sabha lebih kecil daripada Lok Sabha namun persamaan perlakuan hukum tetap ada. Cabang yudisial dipimpin oleh Mahkamah Agung pada puncaknya, kemudian 21 pengadilan tinggi di setiap distrik, serta pengadilan perdata, pidana dan keluarga di tingkat kabupaten. Melalui bentuk pemerintahan dan politik India, hal ini menunjukkan bahwa India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia.
 |
| Rajya Sabha |
Subscribe to:
Posts (Atom)