Sistem Pemerintahan Finlandia

Finlandia merupakan sebuah negara Nordik yang terletak di Eropa Utara, serta anggota dari Uni Eropa. Negara ini memiliki bentuk republik parlementer. Sistem semi-presidensial dengan parlemen adalah sistem pemerintahan yang digunakan oleh Finlandia. Presiden Finlandia bertanggung jawab terhadap kebijakan luar negeri sedangkan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh kabinetnya, Valtioneuvosto atau Statsrådet, yang beranggotakan perdana menteri dan menteri untuk berbagai departemen. Pemerintah pusat Finlandia terletak di ibukotanya, Helsinki. Pemerintah lokal terletak di 317 munisipalitas dan daerah otonomi berpusat di Kepulauan Åland



Kekuasaan legislatif dimiliki oleh  parlemen unikameral atau Eduskunta. Pemilihan Eduskunta diadakan setiap empat tahun sekali. Parlemen memiliki hak - hak khusus yaitu untuk menyetujui keputusan penting, seperti menyatakan perang dan mengubah Konstitusi Finlandia mengalahkan hak veto presiden. Legislasi bisa diusulkan oleh kabinet ataupun dari anggota Eduskunta.

Sementara itu, kekuasaan yudikatif dipegang oleh tiga tingkat, yaitu, pengadilan lokal, enam pengadilan banding regional, dan Mahkamah Agung. Pengadilan lokal dipimpin oleh tiga panel dan seorang pimpinan yang memiliki pengalaman pelatihan hukum. Hakim profesional memiliki tanggung jawab dan memiliki wewenang untuk membuat keputusan di tingkat banding. Mahkamah Agung memiliki anggota yang terdiri dari 22 orang hakim yang diangkat dan dilantik oleh presiden. Masa jabatan lembaga - lembaga yudikatif berlangsung seumur hidup.


(Hana Nur Adzania/ 12 A)
Sumber: wikipedia